Lombok Timur, Targetkan Semua Desa Terbuka & Miliki Website

Fri, 25 Oct 2019

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, ditahun 2020 menargetkan seluruh desa/kelurahan harus mempunyai perangkat website.Tujuannya, mendorong terciptanya keterbukaan informasi publik hingga di desa-desa terpencil.
Program wajib website di desa/kelurahan di seluruh kabupaten Lombok Timur, dicanangkan langsung Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy,  saat Rapat Koordinasi terkait kesiapan pelaksanaan gebyar Desa Benderang Informasi Publik  (DBIP) bersama sejumlah perwakilan dari Komisi Informasi Provinsi NTB, pada hari Kamis 24/10/2019 bertempat di ruang rapat Sekda.
Gebyar DBIP yang akan digelar Komisi Informasi (KI) bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB dijadwalkan berlangsungpada 7 November 2019 mendatang. Dimana kegiatan tersebut akan dihadiri sekitar 1.500 undangan se-NTB dan berfokus pada penguatan PPID  Layanan Dasar  termasuk puskesmas, SMK dan SMA.
Bupati Lombok Timur, Sukiman Azmy diwakili Sekda H. Rohman Farly mengungkapkan bahwa di era teknologi informasi ini, setiap warga negara wajib mendapatkan akses informasi termasuk warga desa yang tepencil.
" Tidak ada alasan lagi warga Lotim khususnya untuk tidak mendapatkan layanan informasi, apalagi sampai menghambat prosesnya. Keterbukaan informasi sudah di atur dalam konstitusi", ungkap sekda
Farly menjelaskan, jika nanti desa-desa sudah miliki website, maka wargapun dapat ikut memantau bahkan mengawasi langsung program/kegiatan yang ada di desa tempat mereka berdomisili. Hal itu dikatakannya, merupakan salah satu upaya untuk menciptakan transparansi pemerintahan terkait pelayanan publik, dan juga yang tidak kalah pentingnya,website ini nantinya akan menjadi media publikasi potensi desa", tandasnya.
Sejauh ini, menurut data Dinas Komunikasi dan Informasi Lombok Timur, dari 254 desa/kelurahan, kini sudah ada 239 yang memiliki website,dimana pada Tahun 2018 yang lalu dua diantaranya, yakni desa Rarang Selatan dan desa Kumbang berhasil meraih penghargaan sebagai desa benderang informasi publik dan sampai saat ini masih menjadi desa percontohan.
Sementara itu, ketua Komisi Informasi NTB bidang kelembagaan, Dachlan A. Bandu mengatakan, sampai saat ini, ia dan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait penguatan keterbukaan informasi di wilayah NTB. Hal itu dilakukannya sebagai bagian dari instrument  untuk mewujudkan keterbukaan informasi di NTB, mengingat di tahun 2018 NTB berada pada peringkat 6 untuk keterbukaan informasi di tingkat pusat.
" Tahun ini, NTB ditargetkan berada minimal diperingkat 2, sesuai arahan  Gubernur. Maka sinergitas bersama harus terus dikencangkan." Kata Dachlan.
Dachlan juga menambahkan, untuk mendukung terwujudnya keterbukaan informasi di NTB, selain tersedianya website harus tersedia di masing masing desa, ia juga mengingatkan pentingnya Sumber Daya Manusia sebagai penggeraknya. Dalam hal ini adalah tenaga yang menangani website harus mengerti tentang informasi dan teknologi, serta dilatih untuk membuat berita/laporan perkembangan desa.
“Jadi, diperlukan dukungan SDM untuk menciptakan konten di website masing- masing,” imbuh Dachlan.
(Buang@kominfo).