Menata Layanan Informasi di KLU

Thu, 17 Oct 2019

Gebyar Desa Benderang Informasi Publik yang akan digelar Komisi Informasi NTB pada 7 Nopember mendatang diharapkan memberikan indikasi baik bagi keterbukaan informasi public di NTB. Selain Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap tingkatan wajib memberikan pelayanan informasi terbaik bagi masyarakat. Terutama di kabupaten Lombok Utara yang masih terus berusaha pulih dari musibah bencana gempa tahun lalu.


Untuk menuju keterbukaan informasi, semua pihak harus mulai menata dan mengelola setiap data dan informasi yang diperlukan oleh warga masyarakat di tingkat pelayanan dasar. Puskesmas dan sekolah menjadi stakeholder berikutnya agar informasi yang tersedia dapat langsung diakses oleh masyarakat.

“Kita tidak berharap akan ada sengketa terkait informasi di sekolah misalnya. Selain membutuhkan waktu dan biaya, informasi tentang sekolah yang dibutuhkan oleh warga sekolah seharusnya dapat diselesaikan di sekolah. Itu sebabnya kita butuh pengelola data dan informasi dengan manajemen yang baik. Ini harus dimulai”, ujar Hendriadi, Ketua Komisi Informasi NTB di Tanjung, kabupaten Lombok Utara (Rabu, 16/10).

Ditambahkan Kepala Bidang SPBE Dinas Kominfotik Lombok Utara, I Nyoman Kandia, informasi seperti beasiswa program Bidik Misi bagi siswa berprestasi seharusnya dapat langsung diakses di sekolah. Atau informasi tentang dana BOS misalnya yang tidak harus dicari ke level yang lebih jauh. Informasi terkait program pendidikan dan sekolah masih belum maksimal jika dibandingkan dengan pelayanan dasar lain seperti Puskesmas. Seperti dikatakan Hendriadi, hampir sebagian besar Puskesmas telah memiliki media informasi yang baik tentang kesehatan dan program kesehatan pemerintah daerah yang diekspos di setiap unit Puskesmas.

Untuk persiapan Gebyar DBIP 2019 sendiri, kabupaten Lombok Utara telah menyiapkan Puskesmas Desa Senaru dari Puskesmas se KLU yang ada karena dinilai memiliki layanan informasi yang baik terkait pelayanan Puskesmas bersangkutan. Hal tersebut seperti dikatakan Supiat Tri, Kasi Tata Kelola Dinas Kominfo KLU karena Puskesmas Senaru paling banyak menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang dapat langsung diselesaikan oleh pengelola Puskesmas bersangkutan. Sedangkan di PPID Desa, Gondang dan Sigar Penjalin dinilai telah memiliki pelayanan informasi manajemen dana desa yang baik selain Desa Sambil Elen yang dinilai memiliki akses tinggi untuk pelayanan informasi melalui laman situs daring desa bersangkutan. Untuk sekolah, SMA dan SMK 1 Tanjung disiapkan sebagai pilot project pelayanan informasi dasar.

Layanan Informasi Sebagai bagian dari tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik KLU memiliki aplikasi layanan informasi yang diberi nama Adumas Dayung. Singkatan dari Aduan Masyarakat Dayan Gunung. Mulai dioperasikan sejak pertengahan tahun ini. Aplikasi e lapor mampu menjembatani keluhan masyarakat. Meski infrastruktur komunikasi banyak yang lumpuh pasca bencana gempa, Supiat optimis aplikasi ini akan dengan sendirinya menjadi pola komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah.

Hingga sekarang telah tujuh laporan yang seluruhnya terkait kendala infrastruktur pasca gempa telah diselesaikan dengan baik oleh pemerintah kabupaten. Tujuh hari setelah laporan diterima deserver dan diteruskan ke OPD terkait, langkah berikutnya adalah meneruskannya ke Bupati sendiri sebagai laporan kinerja OPD. (jm – timedia)