KOMISI INFORMASI NTB ADVOKASI PEMDA KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK MEMPERCEPAT PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Fri, 13 Sep 2019

Taliwang, Kamis 12 September 2019 Komisi Informasi Provinsi NTB advokasi Pemerintah Sumbawa Barat untuk mempercepat akses informasi bagi publik dan deseminasi rencana Gebyar DBIP.


“KSB sudah mempraktikkan keterbukaan informasi publik dilayanan sosial dasar”. Demikian ucap Sekda Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Abdul Aziz saat membuka pembicaraan pada acara silaturahmi dengan Komisi Informasi NTB dan stakeholder terkait PPID Utama di Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam acara tersebut turut hadir para pengelola PPID Utama yang terdiri dari Kabag Humas Kantor Bupati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kepala Dinas Kominfotik, Sekretaris Dinas Kesehatan, yang mewakili kepala Dinas Pendidikan dan UPT Dikmen yang berkedudukan di Sumbawa Barat.

Dalam sambutannya, Bapak Sekda menguraikan pelaksanaan keterbukaan informasi di sektor layanan dasar melalui program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang didanai oleh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa, yang mana program tersebut harus menyentuh kebutuhan masyarakat agar selaras dengan tujuan pembangunan desa yaitu untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat desa. Ditambahkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat tentang perlunya transparansi dalam mengelola APBDes, “sudah banyak desa yang memasang baliho yang menjelaskan sumber-sumber dan penggunaan dana desa”.

Kabag Humas Pemda Sumbawa Barat, Abdul Muis Syafi’i yang juga hadir pada kesempatan tersebut turut berkomentar “ya bukti penerapan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sumbawa Barat ditandai dengan tercapainya predikat “Cukup Informatif” bagi PPID Utama Kabupaten Sumbawa Barat”.

Lalu Ahmad Busyairi, S.Sos., yang hadir di acara tersebut selaku wakil Ketua Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat mengungkapkan perasaan senangnya mendengar informasi tentang cukup informatif-nya penerapan KIP di Kabupaten Sumbawa Barat. “Keterbukaan informasi publik akan menggiring masyarakat pada terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi melalui Visi NTB Gemilang dan 6 Misi pembangunan yaitu: Tanggap dan mantab, Bersih melayani, Sehat dan cerdas, Asri dan lestari, Sejahtera dan Mandiri serta Misi terakhir Aman dan berkah”, demikian ucap Busyairi. Lebih lanjut dijelas tentang implementasi keterbukaan publik di lapangan, “sudahkan informasi hidup sehat bisa memotivasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat?, sudahkan informasi Pendidikan mampu memotivasi masyarakat untuk mendapatkan Pendidikan yang layak?, bagaimana akses informasi dapat mencapai sudut-sudut tempat tinggal masyarakat, sehingga mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk hidup sejahtera? ” sudahkan informasi yang diperlukan bersaji di ruang-ruang publik? fakta keterbukaan informasi publik “belum informatif” dapat diketahui oleh fakta masih banyaknya pengaduan sengketa informasi yang diadukan oleh masyarakat kepada Komisi Informasi”, pungkas Busyairi.

Pada kesempatan tersebut, Komisioner Komisi Informasi Drs. M. Zaini mengadvokasi Sekda agar mengirimkan peserta dari Kabupaten Sumbawa Barat untuk hadir dan mendukung even Gebyar DBiP pada tanggal 24 Oktober 2019. Gebyar DBiP menjadi ajang silaturahmi dan tukar menukar pengalaman dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di badan publik. Yang diharapkan hadir pada even tersebut adalah perangkat desa, para stakeholder yang terkait sektor kesehatan dan pendidikan yang notabene adalah penyelenggara layanan sosial dasar. Sesuai dengan issue yang bergulir saat ini yaitu merebaknya Stunting dikalangan balita dan anak di Provinsi NTB dan masih rendahnya angka partisipasi sekolah, yang mana kedua komponen tersebut merupakan penyebab utama masih rendahnya kualitas sumberdaya masyarakat atau sering disebut IPM.