Desa Harus Melek Informasi & Ramah Investasi

Fri, 08 Nov 2019

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menekankan pentingnya aparatur pemerintah, kepala desa, kepala sekolah dan kepala Puskesmas untuk melek informasi dan bersahabat dengan investasi. NTB Gemilang ke depan, kata Gubernur harus memastikan daerah sampai desa bersahabat dengan investasi. Karena kita tidak mungkin akan maju dan mampu mengatasi pengangguran tanpa hadirnya investasi dan industrialisasi di daerah kita.
"Desa harus terbuka dan bersahabat dengan investasi. Siapa yang ingin jadi kepala desa, bupati atau gubernur, adalah mereka yang betul-betul ingin mengabdikan diri kepada masyarakat," tegasnya.
Gubernur yang akrab disapa Bang Zul didampingi Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menekankan hal itu saat menggelar dialog bersama 1.500 aparatur pemerintah terdiri dari kepala desa, camat, kepala sekolah dan kepala Puskesmas se-NTB, dalam acara gerakan menuju desa benderang informasi publik (DBiP) dirangkai dengan Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi, di Hotel Lombok Raya, Kamis (7/11/2019).
Menurut Gubernur, terkadang karena persoalan ketidaktahuan akan sebuah informasi, seringkali menyebabkan kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan, antara kepala desa dengan camat dan bupati.
"Betapa karena persoalan ketidaktahuan kita tentang informasi menyebabkan kesalahpahaman. Kadang kala perselisishan kecil antar desa, bupati, camat karena tidak memahami dan tidak mendapatkan informasi dengan baik," ujarnya.
Untuk itu, Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini mengingatkan, tantangan para kepala desa, kepala sekolah dan kepala Puskesmas, sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, harus memahami informasi dan memberikan akses keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Tantangan kepala desa di zaman now, kata Bang Zul adalah memahami informasi dan memberikan akses keterbukaan informasi kepada masyarakat. "Tapi jangan sampai keterbukaan informasi, masyarakat makin banyak bertanya, tapi tidak mau bekerja,” jelasnya.
Selain itu, NTB Gemilang juga harus memastikan pengunjung nyaman berada di NTB. Pemerintah harus memuliakan investasi, pengunjung, namun juga harus membahagiakan masyarakat sendiri agar tidak jadi penonton di tanah sendiri.
“Tidak mungkin ada kesejahteraan, tidak mungkin ada pembangunan kalau kita tidak ramah terhadap investasi” jelasnya.
Bang Zul mengajak seluruh kepala desa untuk menciptakan keamanan di daerah masing-masing. Sehingga, para investor mau menanamkan investasinya ke NTB. “Investor itu tidak mau datang kalau sedikit-sedikit tutup jalan,” ungkapnya.
Gubernur juga mengajak para kepala desa untuk menyukseskan program Zero Waste dan Revitalisasi posyandu. "Di China, saya menyaksikan sendiri tempat pengelolaan sampah atau bank sampah yang lingkungannya jauh lebih bersih dari ruangan ini", tuturnya.
NTB IBARAT SURGA DI BUMI.
Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah saat diberikan kesempatan oleh Gubernur untuk memaparkan program Zero Waste dan revitalisasi Posyandu pada acara gerakan menuju desa benderang informasi publik (DBiP) di Hotel Lombok Raya, Kamis (7/11/2019), mengajak para kepala desa seluruh warga NTB untuk mensyukuri karunia keindahan alam NTB.
"Banyak pihak yang mengatakan NTB ini sangatlah indah. Alam dan lingkungannya sangat kaya dan beragam. Saking indahnya, ibarat surga yang ada di Bumi", tegasnya.
Namun ditengah keindahan itu, kata Wagub, kita seringkali lalai memperlakukan alam. Sehingga sungai, laut, selokan dan lingkungan sekitar kita masih banyak dijejali dengan tumpukan sampah, terutama sampah plastik yang sangat sulit diurai, terang Umi Rohmi.
Oleh karena itu, Wagub berharap agar disetiap desa dibentuk bank sampah. Para kepala desa dimintanya untuk menggerakkan seluruh warganya, agar mulai membiasakan diri dengan gerakan memilah sampah dari rumah. "Memilih dan memilah sampah organik dan sampah plastik", pintanya. Kemudian sampah-sampah itu dapat disalurkan dan dijual di bank sampah, sehingga mendatangkan berkah bagi masyarakat.
Terkait keberadaan bank sampah, Wagub Umi Rohmi menjelaskan bahwa saat ini sudah banyak desa yang antusias dan berhasil mengelola bank sampah. Seperti didesa dorokobo dompu, dan banyak lagi desa lain di seluruh pelosok NTB. Ia meminta para kepala desa dapat belajar dari desa-desa yang telah berhasil itu. Juga dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, dapat belajar banyak tentang teknik-teknik pengolahan sampah dari internet, website atau media sosial.
"Saat ini kita sudah memiliki tidak kurang dari 500 bank sampah", terangnya seraya meminta agar pengelolaan bank sampah itu terus dioptimalkan. Selain itu, Wagub juga meminta pemerintah desa untuk mengaktifkan kegiatan Posyandu keluarga yang ada disetiap dusun dan desa. Kedepan, kegiatan posyandu, menurut Umi Rohmi tidak hanya sebagai tempat layanan kesehatan saja. Tetapi juga menjadi tempat untuk menyelesaikan beragam persoalan sosial. Seperti buruh migran illegal, persoalan narkoba, remaja, lansia perkawinan dini serta persoalan sosial lainnya.
Wagub menjanjikan bahwa Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten/kota dan kecamatan, akan menfasilitasi untuk pembinaan dan penyiapan kader-kader yang memiliki skill.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) NTB, Hendriadi SE, ME mengatakan, kegiatan Gebyar GBiP dan Gerakan Bersama Layanan Dasar dan Desa menuju Benderang Informasi Publik merupakan puncak dari seluruh kegiatan yang dilakukan KI NTB. Kegiatan itu lanjutnya menghadirkan tidak kurang dari 1.500 Badan Publik se-NTB. Terdiri dari 303 kepala sekolah dan 158 kepala Puskesmas dan 1.100 kepala desa dan lurah.
“Kegiatan ini bertujuan membumikan keterbukaan informasi,” katanya seraya menegaskan desa, sekolah, puskesmas merupakan lembaga yang paling dekat dengan informasi.
Ia berharap, gerakan layanan dasar dan desa menuju DBIP dapat mendorong masyarakat untuk lebih terbuka pada informasi yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga, NTB Gemilang dapat terwujud dengan baik.
Ketua Bidang Sosialisasi Edukasi Advokasi KI Pusat, Wafa Patria Uma, mengatakan kehadiran masyarakat dalam gerakan layanan dasar dan desa menuju DBIP merupakan wujud komitmen dan dukungan terhadap keterbukaan informasi. Sebab, hak masyarakat untuk tahu merupakan layanan dasar, selain pendidikan dan kesehatan.
Dengan keterbukaan informasi lanjutnya, akan banyak permasalahan yang bisa diselesaikan. Seperti permasalahan kesehatan dan pendidikan. “Desa dapat membuat PPID sendiri, sehingga desa mempunyai hak untuk urus diri sendiri,” jelasnya. Karena itu, KI dapat memberikan panduan tentang layanan informasi publik serta memberikan hak masyarakat untuk mengakses informasi “Informasi bisa mencerdaskan bangsa dan mensejahterakan masyarakat,” ungkapnya seraya menegaskan gerakan bersama layanan dasar, adalah upaya maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan dan pendidikan. (Gd).