SIDANG SENGKETA INFORMASI RTLH DITUNDA

Wed, 16 Oct 2019

Sidang sengketa informasi antara pemohon Hamzanwadi, dan termohon Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi (Disperkim) NTB yang digelar Komisi Informasi NTB pada Selasa, (15/10), ditunda. Sidang yang digelar di ruang sidang KI NTB ditunda dikarenakan, Disperkim NTB yang diwakili oleh staff Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak membawa surat kuasa.


“Perwakilan Disperkim tidak membawa surat kuasa, jadi sidang ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut,” ujar Nina Susi Herdiyanti selaku panitera pengganti.

Sidang dengan agenda pemeriksaan awal tersebut dipimpin oleh L. Ahmad Busyairi selaku ketua, didampingi oleh Hendriadi dan M. Zaini sebagai anggota, serta Ajeng Roslinda selaku mediator.

Dokumen yang diminta berupa, dokumen informasi bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) se-Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018. Kemudian, Dokumen Informasi DPA bantuan RTLH Se-Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengqah tahun 2018 (Jumlah anggaran dalam satu rumahnya). Serta, Dokumentasi Informasi nama-nama masyarakat penerima bantuan RTLH Se-Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 by name by address.

Pemohon sendiri telah mengajukan pemohonan informasi melalui surat tertanggal 24 Mei 2019 Kepada Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB. Tidak mendapatkan jawaban, pemohon kemudian mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 18 Juni 2019 kepada Kepala Disperkim NTB. Karena masih tidak mendapatkan jawaban, akhirnya pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi public ke KI NTB pada tanggal 30 Juli dan terdaftar di kepaniteraan KI NTB pada tanggal 27 Agustus. (novita, kominfotik NTB)