Sidang Sengketa Informasi Kades Sengkerang Berakhir Mediasi

Fri, 20 Sep 2019

Sidang sengketa informasi antara pemohon Hamzanwadi dan termohon yang diwakili oleh Purna dan Datsun berdasarkan surat kuasa tanggal 2 September 2019, yang ditanda tangani oleh Lalu Awaludin selaku kepala desa Sengkerang Lombok tengah berakhir mediasi. Hasil putusan mediasi antara kedua belah pihak dibacakan ketua majelis sidang Komisi Informasi (KI) NTB pada Kamis, 19/09/19 di ruang sidang KI NTB.


Hasil putusan sidang menyatakan bahwa pihak termohon bersedia memberikan informasi yang diminta pemohon yakni salinan putusan peraturan desa (Perdes) yang mengatur surat jual beli dan dokumen informasi atau berita acara dan daftar hadir pengangkatan semua anggota BPD desa sengkerang di masing-masing dusun masa jabatan 2012 hingga 2018 dan periode 2018 hingga 2022. Dimana dokumen tersebut bukan merupakan informasi yang dikecualikan dan patut untuk diketahui publik.

Menurut Hamzanwadi, hasil putusan yang dibacakan ketua majelis sidang tersebut sangat memuaskan karena sudah sesuai dengan apa yang diminta. "Apa yang kita minta itu adalah informasi yang memang harus diketahui publik. Ini sangat memuaskan dan mencerahkan bagi masyarakat sehingga mereka bisa tahu yang sebenarnya," terangnya.

Beberapa dokumen informasi yang diminta sebagiannya telah diserahkan pihak termohon. Namun sebagiannya lagi masih belum diserahkan, salah satunya adalah berita acara pengangkatan ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota BPD di tiap dusun periode 2012 hingga 2018.

"Kalau sampai salinan putusan telah sama- sama kami terima, tapi sisa dokumen informasi masih belum diberikan. Maka saya akan menempuh jalur hukum," tegasnya.

Proses mediasi sebelumnya telah dilakukan kedua belah pihak di ruang mediasi KI NTB pada Senin, 9 September 2019 dengan dibantu mediator yakni Hendriadi.

Mediasi Mediasi ini penting dilakukan sesuai dengan Peraturan KI (Perki) nomor 1 tahun 2013 pasal 29 ayat 1 yang menyatakan, pada sidang pertama ajudikasi, majelis komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Bertindak sebagai ketua majelis sidang Dahlan A Bandu didampingi dua anggota yakni M Zaini dan Lalu Ahmad Busyairi serta Nina Susi Herdiyanti sebagai panitera pengganti. (Luk-diskominfotik).