Literasi Keterbukaan Informasi Menuju DBIP 2019

Thu, 24 Oct 2019

Pemerintahan yang terbuka telah berjalan dengan baik. Indikasinya adalah pelayanan informasi di seluruh organisasi perangkat daerah hingga ke level paling bawah.
Namun demikian, memahami undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terkait pelaksanaan teknis bagi PPID harus terus disosialisasikan.
Hal itu terungkap dalam diskusi menjelang perhelatan Gebyar Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) 2019. Bersama pemerintah kabupaten Lombok Tengah dan Komisi Informasi (KI) NTB, rapat koordinasi terkait DBIP yang akan dilaksanakan 7 Nopember mendatang menegaskan pentingnya layanan informasi publik yang lebih terjamin.
"Dalam undang undang disebutkan beberapa jenis informasi yang menjadi kewajiban badan publik untuk diberikan. Ini penting diketahui agar diketahui agar tidak ujug ujug berujung ke sengketa informasi", jelas Lalu Busyairi, wakil ketua KI NTB.
Dikatakannya, ada informasi yang tanpa diminta wajib diberikan oleh badan publik. Terlebih, kondisi masyarakat saat ini yang makin kritis atas kinerja pemerintah seringkali belum seimbang dengan pengetahuan SDM yang mengelola data dan informasi di badan publik.
Ada pula informasi bersifat rahasia yang tidak diketahui level aksesnya oleh masyarakat dipersoalkan hingga ke sidang sengketa informasi.
"Intinya kualitas informasi dan pemahaman soal aturannya wajib diketahui agar SDM yang menangani informasi adalah profesional dan bukan tugas kehumasan semata", jelas Busyairi.
Sekretaris Daerah Lombok Tengah, HM Nursiah berjanji akan meningkatkan aparatur yang mengelola data dan informasi agar dapat melayani masyarakat dengan lebih baik.
"Kita harus dapat menjawab tantangan zaman. Di era informasi aparatur pengelola data dan informasi juga harus memiliki profesionalisme dan fungsional tidak struktural", ujarnya didepan peserta rapat di kantor Sekda Loteng, Kamis (24/10).
Peserta rapat koordinasi terdiri dari PPID utama, dinas kiminfotik Loteng, Bappeda, Inspektorat dan perwakilan beberapa OPD seperti dinas kesehatan dan dinas pendidikan pemkab Loteng. (jm)