• bg6
  • bg6
  • bg6
  • bg6
  • bg6

Berita Komisi Informasi

  • KI NTB MEMULAI TAHAPAN MONEV KIP 2018

    KI NTB MEMULAI TAHAPAN MONEV KIP 2018

    Komisi Informasi Provinsi NTB (KI NTB) secara resmi memulai tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) tahun 2018. “Seluruh PPID Instansi Vertikal, OPD, Kabupaten/Kota dan Partai Politik di NTB diharapkan mengikuti seluruh tahapan monev dari awal sampai akhir yang hasilnya nanti akan dilaporkan kepada Gubernur NTB,” Papar Hendriadi, Ketua KI NTB pada acara Rapat Koordinasi Monev KIP 2018 yang dilaksanakan di Hotel Lombok Raya Mataram (13/9).

    Rapat ini dihadiri oleh 85 Badan Publik terdiri dari 45 PPID OPD, 18 PPID Instansi Vertikal, PPID Kabupaten/Kota dan PPID Partai Politik.  Rapat di pimpin langsung oleh Ketua KI NTB dan dihadiri oleh Wakil Ketua Lalu Ahmad Busyairi, Komisioner Bidang ASE H.M. Zaini, dan Komisioner Bidang Kelembagaan Najamuddin Amy. Rapat ini menjelaskan secara rinci tahapan, metode dan tehnik monev kepada para peserta.

    Dalam paparannya, Najamuddin Amy menjelaskan bahwa tahapan monev dimulai pada 13 September 2018 ditandai dengan pengiriman kuisoner kepada seluruh badan publik yang menjadi obyek monev. “Setelah kuisoner dikirimkan, PPID diminta mengembalikan ke KI NTB pada tanggal 12 Oktober 2018, jika mengirim hardfile ke Kantor KI paling lambat jam 17.00 WITA. Sedangkan bila melalui email,  batas waktu pengirimannya jam 24.00 WITA. Jika terlambat atau tidak mengirim sampai batas waktu tersebut, PPIDnya akan dimasukkan dalam list PPID yang tidak partisipatif, “ Tegas Najam mengingatkan.

    Lalu Ahmad Busyairi menambahkan PPID dapat melakukan konsultasi secara langsung jika mengalami kesulitan dalam mengisi kuisoner. “ Jangan sampai karena kesulitan dalam mengisi kuisoner PPID tidak mengembalikan dan masuk kategori badan publik tidak partisipatif, catatan kami tahun 2017 masih banyak PPID yang tidak mengembalikan kuisoner dan masuk kategori tidak partisipatif,” Jelas Busyairi.

    Beberapa peserta sempat menanyakan mekanisme penilaian terhadap sekretariat PPID yang rusak terdampak gempa. “Evaluasi ini hanya akan menilai secara subtantif. Terhadap dokumen untuk verifikasi saya kira memang akan terdampak, namun terkait dengan kondisi sekretariat sepanjang masih dapat difungsikan dan aksesnya bisa dijangkau oleh pemohon informasi kami akan tetap berikan nilai, kita tidak akan melihat fisik sekretariat atau ruang layanannya, yang penting fungsinya,” Ujar M. Zaini.

    Pada akhir rapat juga dijelaskan bahwa PPID yang lolos verifikasi dan masuk 5-10 besar akan diminta untuk melakukan presentasi, selanjutnya di rangking. Jika masuk kategori PPID informatif akan diberikan penghargaan oleh KI NTB. “Seperti tahun sebelumnya PPID terbaik akan mendapatkan penghargaan, semoga peringkat KIP kita ke depan lebih baik,” Pungkas Hendriadi menutup Acara. [...]

Download Laporan KIP

Data Rencana & Anggaran